Padang, Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang menetapkan strategi nasional pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Program ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan, pemerataan ekonomi, serta menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Koperasi Merah Putih akan dirancang sebagai unit layanan ekonomi rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sembako murah, layanan kesehatan melalui klinik desa, fasilitas simpan pinjam, penyimpanan hasil pertanian (cold storage), serta sistem logistik desa yang efisien.
Sumatera Barat Siap Gerak Cepat
Menanggapi instruksi nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat melalui Dinas Koperasi. Dalam sebuah diskusi terbatas yang berlangsung pada 2 Mei 2025 pukul 23.00 WIB di Hotel Ibis Padang.
Kepala Dinas Koperasi Sumatera Barat, Endrizal, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pendirian 1.265 Koperasi Merah Putih di seluruh desa/nagari di Sumatera Barat rampung pada bulan Mei ini.
“Ini adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap program Presiden Prabowo dan arahan cepat dari Gubernur Mahyeldi bersama Sekda Vasko.
Sumbar harus tampil di depan,” tegas Endrizal dalam diskusi yang turut dihadiri oleh Ketua KEIND Sumatera Barat Sam Salam, Ade Edward, dan Surya Sutan Sarialam.
Pertemuan tersebut berakhir pada pukul 01.30 WIB dini hari, 3 Mei 2025.
Kolaborasi Jadi Kunci
Menurut Endrizal, tantangan bukan hanya pada pembentukan koperasi, tetapi pada tahap pelaksanaan dan pemberdayaan.
“Insya Allah pendiriannya tidak terlalu sulit. Tapi untuk menjalankannya dengan efektif, kita perlu kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan dunia usaha. Para pelaku bisnis harus mau turun tangan menjadi pembina dan relawan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koperasi ini tidak hanya akan dikelola oleh satu pihak, tetapi melibatkan 20–40 orang dari berbagai latar belakang: masyarakat umum, pengusaha, perbankan, birokrasi, serta unsur adat seperti niniek mamak, cadiak pandai, dan bundo kanduang. “Multi-ide untuk satu tujuan, ekonomi kerakyatan yang kuat dan berdaya saing,” lanjutnya.
Agar koperasi tidak berjalan di luar jalur, ia menegaskan pentingnya mengikuti petunjuk teknis dan menjaga sinkronisasi antar Dinas Koperasi kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
“Jangan sampai ada yang main musik dangdut, yang lain rock and roll. Harus harmoni.”
Koperasi Merah Putih Harus Naik Kelas
Ketua KEIND Sumatera Barat, Sam Salam, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah motor penggerak ekonomi rakyat yang sejati. Namun ia menekankan pentingnya keberlanjutan dan kualitas pengelolaan koperasi.
“Kita tidak ingin mengulang masa lalu. Ribuan koperasi berdiri, tapi hanya segelintir yang bertahan. Kali ini kita butuh koperasi yang naik kelas, dengan pembina dari pelaku usaha berpengalaman, serta manajemen yang profesional,” ujar Sam Salam.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan koperasi sangat tergantung pada kemampuan melibatkan semua stakeholder lokal.
“Koperasi harus hidup dan memberi dampak nyata bagi warga sekitar. Ini misi bersama, bukan sekadar administrasi.” Ujarnya.
Koperasi Merah Putih: Pilar Pemerataan Ekonomi
Instruksi Presiden Prabowo secara tegas menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai alat strategis untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemimpin daerah di semua tingkatan diminta untuk mengoptimalkan potensi nagari/desa melalui program ini.
“Kita sangat mengapresiasi kerja keras Kadis Koperasi Endrizal yang meskipun terlihat letih setelah berkeliling ke berbagai daerah, tetap gigih menjalankan amanah ini. Beliau memang pantas disebut sebagai motor penggerak koperasi di Sumbar. Tapi beliau tidak bisa bekerja sendiri — kita semua harus mendukung,” ujar Sam Salam menutup pertemuan.
Dengan semangat kolaborasi dan gerak cepat, Sumatera Barat menegaskan kesiapannya untuk menjadi contoh dalam implementasi Koperasi Merah Putih — sebagai landasan ekonomi kerakyatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
